HK. HUKUM

00. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat – surat yang berkenaan dengan pemrosesan suatu peraturan perundang – undangan produk Kementerian Agama dan konsep / draft sampai selesai, maupun produk peraturan – peraturan perundang – undangan yang diterima baik intern Kementerian maupun dari instansi lain.

00.1 UNDANG – UNDANG TERMASUK PERPU

00.2 PERATURAN PEMERINTAH

00.3 KEPUTUSAN PRESIDEN, INSTRUKSI PRESIDEN

00.4 PERATURAN MENTERI, INSTRUKSI MENTERI

00.5 KEPUTUSAN MENTERI, PIMPINAN UNIT ESELON I

00.6 SKB, MENTERI – MENTERI, PIMPINAN ESELON I / II

00.7 EDARAN MENTERI / PIMPINAN UNIT ESELON I / II

00.8 PERATURAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA

00.9 PERATURAN PEMDA Tk.I / PEMDA Tk.II

01. PIDANA

01.1 PENCURIAN

Surat – surat yang berkenaan dengan pencurian yang terjadi di dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama baik pusat maupun daerah.

01.2 KORUPSI

Surat – surat yang berkenaan dengan korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang / jabatan.

02. PERDATA

02.1 PERIKATAN

Surat – surat yang berhubungan dengan perikatan yang meliputi :

• Hak Pakai

• Peminjaman

• Sewa Menyewa

• Dan lain – lain sejenisnya.

03. HUKUM AGAMA

03.1 FATWA

Surat – surat yang berkenaan dengan pendapat hukum dan penetapan status hukum mengenai suatu hal yang belum jelas hukumnya seperti :

• Bedah Mayat

• Masalah Waris (di Jawa dan Madura)

• Masalah Hibah / Shodaqoh (di Jawa dan Madura)

• Dan lain – lain sejenisnya.

03.2 RUKYAT / HISAB

Surat – surat yang berkenaan dengan penentuan :

• Arah Kiblat

• Awal / akhir Ramadhan

• Hari Besar Islam

• Jadwal waktu Sholat

• Kalender

03.3 HARI BESAR AGAMA

Surat – surat yang berhubungan dengan hari besar Agama :

• Islam

• Kristen

• Katholik

• Hindu

• Budha, dan

• Kong Hu Cu (Imlek)

04. BANTUAN HUKUM

04.1 KASUS HUKUM PIDANA

Surat – surat yang berkenaan dengan bantuan hukum kepada pejabat / pegawai Kementerian Agama dalam kasus pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

04.2 KASUS HUKUM PERDATA

Surat – surat yang meliputi / berhubungan dengan bantuan hukum kepada pejabat / pegawai Kementerian Agama dalam kasus perdata yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.

04.3 KASUS HUKUM TATA USAHA NEGARA (TUN)

Surat – surat yang berkenaan dengan pemberian bantuan hukum kepada Menteri Agama atau Pejabat Kementerian Agama dalam kasus Tata Usaha Negara (TUN).

04.4 PENELAAHAN HUKUM

Surat – surat yang meliputi / berhubungan dengan penelaahan hukum yang berkaitan dengan masalah agama, selain agama Islam.